hukum korupsi militer

Kasus Korupsi Lahan Militer, Dua Mantan Jenderal Dituntut Hukuman Percobaan

Indonesia-Vietnam 2026-07-04 hukum

Jaksa penuntut umum mengajukan hukuman percobaan bagi dua mantan jenderal setelah keduanya mengembalikan uang miliaran dong terkait korupsi lahan militer.

Ilustrasi persidangan kasus korupsi lahan militer di pengadilan.

Ilustrasi persidangan kasus korupsi lahan militer di pengadilan.

Pengembalian Uang Negara Jadi Pertimbangan Meringankan Hukuman

Dua mantan perwira tinggi militer, Nguyen Duy Cuong (mantan Rektor Sekolah Perwira Angkatan Udara) dan Hoang Viet Quang (mantan Wakil Direktur Operasi Kementerian Pertahanan), sebelumnya divonis 2,5 tahun penjara atas dakwaan pelanggaran manajemen lahan. Dalam proses banding, keduanya dinilai kooperatif dan telah menyerahkan dana kompensasi tambahan masing-masing sebesar 2 miliar dong dan 2,5 miliar dong demi memulihkan kerugian negara.

Langkah pengembalian aset juga diikuti oleh terdakwa lain dari pihak swasta yang terlibat dalam pusaran kasus Grup Phuc Son ini. Nguyen Thi Hang, Wakil Direktur Utama perusahaan tersebut, menyerahkan uang tunai 5 miliar dong serta menjaminkan 6 aset properti, 33 keping emas, dan 10 rekening bank untuk memotong masa hukumannya menjadi 5,5 tahun, sementara Direktur Investasi Nam A, Tran Huu Dinh, juga mendapat keringanan tuntutan setelah mengembalikan seluruh keuntungan ilegalnya.

Meski para korban mendesak pemberatan hukuman bagi aktor utama, Nguyen Văn Hau selaku Ketua Grup Phuc Son, jaksa menilai vonis 11 tahun penjara atas penipuan pengalihan lahan pangkalan udara Nha Trang sudah sesuai aturan. Hau sendiri tidak mengajukan banding atas masa tahanan, melainkan meminta pengadilan memvalidasi jaminan asetnya berupa 2.148 sertifikat properti dan uang tunai 46 miliar dong untuk membayar ganti rugi kepada investor.

Upaya pembelaan Hau mengenai adanya surat jaminan bank senilai 6,97 triliun dong dari mitra bisnis yang berniat mengakuisisi perusahaannya resmi ditolak oleh kejaksaan karena transaksi tersebut telah dibatalkan secara sepihak. Menindaklanjuti penyitaan aset masif ini, pihak kejaksaan merekomendasikan pemerintah Provinsi Khanh Hoa untuk segera menyelesaikan prosedur administratif agar proyek strategis di eks pangkalan udara tersebut dapat kembali dikembangkan.

hukum korupsi militer vietnam peradilan kriminal
N

Mujiono Supriadi

Jurnalis Ekonomi & Bisnis - Indonesia-Vietnam

Jurnalis ekonomi yang fokus meliputi perkembangan bisnis, investasi, dan perdagangan antara Indonesia dan Vietnam serta kawasan Asia.