Nahdlatul Ulama Muktamar NU PWNU

32 PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar NU ke-35 di Jakarta

Indonesia-Vietnam 2026-07-04 Nahdlatul Ulama

Dukungan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama digelar di DKI Jakarta semakin menguat setelah 32 Pengurus Wilayah menyatakan sikap kompak dalam rapat koordinasi.

Pertemuan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama membahas lokasi muktamar.

Pertemuan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama membahas lokasi muktamar.

Alasan Infrastruktur dan Akses Transportasi Jakarta Dinilai Paling Siap

Gelombang dukungan dari berbagai daerah terus mengalir pasca-rapat koordinasi daring yang digelar para Ketua PWNU se-Indonesia. Mereka secara bulat mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar salah satu pondok pesantren di wilayah ibu kota dipilih menjadi pusat pelaksanaan forum permusyawaratan tertinggi kaum nahdliyin tersebut.

Ketua PWNU Sumatra Barat, Prof Ganefri, menegaskan bahwa Jakarta merupakan pilihan paling rasional mengingat sisa waktu persiapan panitia yang kini kurang dari 30 hari. Infrastruktur yang matang dan kemudahan akses moda transportasi dari berbagai penjuru tanah air menjadi faktor penentu utama di tengah tenggat waktu yang kian mendesak.

Senada dengan hal itu, Ketua PWNU Lampung, H Puji Raharjo, menyebutkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kriteria baku hasil Munas dan Konbes NU 2026. "Jakarta dipandang paling siap secara teknis serta memiliki sarana akomodasi dan fasilitas pendukung yang jauh lebih lengkap untuk menyambut ribuan peserta luar daerah," ungkapnya.

Hingga saat ini, PBNU sendiri belum menetapkan secara resmi lokasi definitif untuk gelaran akbar lima tahunan ini. Desakan masif dari 32 PWNU ini diprediksi bakal menjadi bahan pertimbangan krusial bagi jajaran pengurus pusat dalam mengambil keputusan final dalam waktu dekat.

Nahdlatul Ulama Muktamar NU PWNU PBNU DKI Jakarta Muktamar 35
N

Hidayat Hamzah

Jurnalis Politik Senior - Indonesia-Vietnam

Wartawan senior dengan pengalaman meliput dinamika politik di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Menyajikan analisis mendalam tentang kebijakan publik, hubungan bilateral, dan isu strategis nasional.